Updates.
PEMERINTAHAN - Indonesia adalah negara dengan potensi agraris yang luar biasa. Dengan luas wilayah yang besar, tanah yang subur, dan iklim tropis yang mendukung, negeri ini memiliki semua syarat untuk menjadi negara yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung pada impor produk pertanian dan peternakan dalam jumlah besar. Ketergantungan ini tidak hanya menjadi beban ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan dan mencapai swasembada pangan.
Paradoks Ketergantungan Impor di Negeri Agraris
Sebagai negara agraris, ketergantungan Indonesia pada impor bahan pangan adalah sebuah ironi. Data menunjukkan bahwa Indonesia secara rutin mengimpor komoditas seperti beras, daging sapi, kedelai, gula, bahkan garam. Ketergantungan ini menjadi cermin dari lemahnya kebijakan pembangunan sektor pertanian dan peternakan domestik. Pemerintah sering kali berdalih bahwa impor dilakukan untuk menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan nasional. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini justru melemahkan daya saing petani lokal, yang harus bersaing dengan produk impor yang sering kali lebih murah karena subsidi di negara asalnya.
Ketergantungan pada impor juga berdampak pada persepsi masyarakat. Retorika pemerintah tentang pembangunan ketahanan pangan akan dipandang sekadar wacana jika impor terus dilakukan. Masyarakat melihat ketidakkonsistenan antara pernyataan dan tindakan pemerintah. Jika impor terus dibiarkan, publik dapat kehilangan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dan peternakan.
Puasa Impor Sebagai Solusi Pembangunan Pertanian
Puasa impor harus menjadi langkah strategis dan terencana jika Indonesia ingin serius membangun sektor pertanian dan peternakan. Puasa impor bukan sekadar menghentikan impor secara mendadak, melainkan sebuah pendekatan bertahap yang diiringi dengan upaya untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Langkah ini mencakup beberapa strategi berikut:
1. Investasi dalam Infrastruktur Pertanian
Untuk meningkatkan produksi, pemerintah harus memperkuat infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan akses ke lahan pertanian, dan fasilitas penyimpanan hasil panen. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, petani sulit mencapai produktivitas optimal.
2. Subsidisasi dan Dukungan kepada Petani Lokal
Subsidi kepada petani harus diperluas, baik dalam bentuk subsidi pupuk, bibit, maupun akses modal. Pemerintah juga perlu memberikan insentif untuk mendorong inovasi dalam sektor pertanian, seperti penggunaan teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan.
3. Peningkatan Kapasitas Peternakan Domestik
Sektor peternakan harus mendapat perhatian yang setara. Pengembangan peternakan modern dengan sistem integrasi pakan dan pemanfaatan teknologi perlu dilakukan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan kualitas hasil ternak.
4. Revitalisasi Riset dan Teknologi
Pengembangan riset dalam bidang pertanian dan peternakan perlu diintensifkan. Universitas dan lembaga riset harus dilibatkan dalam menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan petani dan peternak lokal.
5. Peningkatan Efisiensi Rantai Distribusi
Rantai distribusi yang panjang sering kali menyebabkan harga hasil pertanian lokal menjadi lebih mahal di pasaran. Pemerintah harus memangkas jalur distribusi dengan memfasilitasi akses pasar langsung antara petani dan konsumen.
Dampak Positif Puasa Impor
Jika puasa impor diterapkan secara konsisten, manfaatnya akan dirasakan secara luas. Pertama, petani dan peternak lokal akan mendapat peluang lebih besar untuk berkembang karena mereka tidak lagi bersaing dengan produk impor murah. Kedua, pendapatan masyarakat pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor agraris akan meningkat, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi antara kota dan desa. Ketiga, Indonesia akan menjadi lebih mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan pada negara lain dalam urusan pangan.
|
Baca juga:
Jeritan Petani Sawit Swadaya di PPU Kaltim
|
Selain itu, puasa impor juga berdampak positif pada stabilitas politik dan sosial. Ketahanan pangan yang terjaga akan mengurangi risiko gejolak sosial akibat fluktuasi harga pangan di pasar internasional. Dalam konteks geopolitik, ketahanan pangan menjadi elemen penting dari kedaulatan negara. Indonesia tidak dapat bergantung pada impor jika ingin menjadi negara yang benar-benar berdaulat.
Membangun Konsistensi dan Kepercayaan Publik
Puasa impor produk pertanian dan peternakan bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga langkah strategis untuk membangun ketahanan pangan dan meningkatkan kedaulatan bangsa. Jika Indonesia terus bergantung pada impor, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap retorika pemerintah tentang swasembada pangan. Sebaliknya, kebijakan yang konsisten untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan lokal akan menciptakan kepercayaan publik dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang mandiri dan berdaya saing. Kini saatnya pemerintah membuktikan komitmennya dengan tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata.
Jakarta, 14 Desember 2024
Hendri Kampai
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia/JNI/Akademisi
Karmel 
Subhan Riyadi 
Syamsir, HR 
Mustika Rahmawati 
Muhammad Makruf 
